Archive for the ‘Makalah’ Category

Kaidah Fiqih

Posted: May 28, 2012 in Agama, Hukum, Makalah

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Apabila kita memperhatikan sejarah Islam serta menyelidiki perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW yang membawa syariat Islam untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dunia, guna menyusun dan mengatur amal usaha, ibadah dan muamalah, Beliau mensyariatkan aneka rupa hukum yang dibahas oleh ilmu fikih, yaitu: “ ilmu yang sangat besar manfaatnya, untuk menjadi pedoman bagi kita dalam segala langkah kita, baik menyangkut politik ekonomi dan social”.

Ilmu fikih merupakan sutu kumplan ilmu yang sangat luas pembahasanya, yang mengumpulkan berbagai macam jenis Hukum Islam dan bermacam aturan-aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat panjang sejak awal Islam hingga sekarang dengan perkembangan yang sudah sangat jauh sekali. Perkembangan-perkembangan ilmu fikih tersebut mengalami berbagai masa hingga terjadi perbedaan-perbedaan antara suatu takrif satu dengan takrif lain.

Usaha Nabi SAW itu diteruskan dengan amat sempurna oleh para sahabat besar dan kecil kemudian ulama sahabat yang meneruskan usaha Nabi SAW dalam tugas mengembangkan ilmu pengetahuan agama (Teungku, 1997 :1).

Melihat betapa pentingnya hal-hal yang kita ketahui diatas, kita tidak dapat menyangkal bahwa salah satu dari aspek ilmu-ilmu keislaman yang wajib ditegakan dengan sempurna, wajib disebarkan keseluruh lapisan masyarakat, wajib diketahui dan kita amalakan, adalah ilmu fikih Islam. Tersebarnya hukum fikih Islam diseluruh lapisan masyarakat, berlakunya segala hukum-hukumnya dalam pergaulan hidup, itulah salah satu dari syarat tegak dan berdirinya Masyarakat Islam (Teungku,1997:3). Dengan melihat hal-hal tersebut maka kita perlu membahas tentang kaidah-kaidah fikih islam.

II. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah pengertian kaidah fikih?
  2. Apa saja macam-macam kaidah fikih?

III. Tujuan

  1. Mengetahui pengertian kaidah fikih
  2. Mengetahui macam-macam kaidah fikih

BAB II

PEMBAHASAN

 

1.      Pengertian Kaidah Fikih

Kata “kaidah” diambil dari bahasa Arab qa’idah, yang bentuk jamaknya adalah qawa’id. Kaidah berarti asas atau fondasi, baik yang bersifat kongkret, seperti kalimat qawa’id al-bait (fondasi-fondasi rumah) atau abstrak, seperti kalimat qawa’id ad-din (fondasi-fondasi agama).

Adapun kata “fikih” (fiqh), secara bahasa, berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat praktis (‘amaliyah) yang diperoleh melalui proses ijtihad. Dengan demikian, kaidah fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad (Moh. Kurdi Fadal, 2008: 1-2).

Dr. Musthafa Ahmad bin Zarqa mengartikan kaidah fikih sebagai dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara’ yang bersifat mencakup (sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks prundang-undangan yang ringkas (singkat dan padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan dalam permasalahannya.

Menurut Prof. Hasbi Ash Shiddiqi, kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang bersifat kully yang diambil dari dalil-dalil kully dan dari maksud-maksud syara’ menetapkan hukum (maqashidusy syar’iy) pada mukalaf serta dari memahami rahasia tasyri’ dan hikmah-hikmahnya.

Kedua pengertian diatas saling melengkapi karena pengertian pertama melihat bentuk dan isi, sedangkan pengertian kedua melihat isi dan sumber pengambilan serta perumusannya (Kamal Muchtar, 1995: 187).

2.      Kegunaan Kaidah Fikih

Berbagai ungkapan para ulama tentang kepentingan dan manfaat dari kaidah-kaidah fikih ini antara lain: “dengan kaidah-kaidah fikih kita tahu hakikat dari fikih, objek bahasan fikih, cara pengambilan fikih dan rahasia-rahasia fikih, menjadi terampil di dalam memahami fikih dan menghadirkan fikih”. “sesungguhnya kaidah-kaidah fikih itu menggambarkan nilai-nilai fikih, kabaikan dan keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian kaidah fikih nampaknya pola piker fikih Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya di dalam mengumpulkan fikih dan mengembalikannya kepada akarnya”.

Hasbi al-Shiddieqy menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hokum Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya dalam kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan kegunaan kaidah-kaidah fikih, antara lain:

  1. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab, kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fikih, kita mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih.
  2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hokum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada.
  3. Dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berlainan.
  4. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.
  5. Orang yang mengetahui kaidah-kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hokum Islam (ruh al-hukm) yang tersimpul di dalam kaidah-kaidah fikih.
  6. Orang yang menguasai kaidah-kaidah fikih disamping kaidah-kaidah ushul, akan memiliki keluasan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Adapun manfaat kaidah fikih adalah member kemudahan di dalam menemukan hokum –hukum untuk kasus-kasus hokum yang baru dan tidak jelas nashnya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam member kepastian hokum.

(A.  Djazuli, 2006: 25-26) (more…)

Budaya Politik

Posted: May 28, 2012 in Makalah, Politik

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.

Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika seraca langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lain-lain.

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang me­merintah.

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

B.     Rumusan Masalah

  1. Apakah pengertian budaya politik itu?
  2. Apa sajakah tipe-tipe budaya politik?
  3. Bagaimanakah budaya politik di Indonesia?

C.    Tujuan

  1. Memahami arti budaya politik
  2. Mengetahui tipe-tipe budaya politik
  3. Memgetahui bagaimana budaya politik di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian

Almond dan Verba (1990) mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga Negara terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga Negara di dalam system itu. Batasan ini memperlihatkan pada kita adanya unsure individu, yakni warga Negara dan system politik serta keterkaitannya. Dalam hal ini budaya politik terlihat dari bagaimana sikap individu terhadap system politik dan bagaimana pula sikapnya terhadap individu dalam system politik (Suharno, 2004: 90).

Sedangkan menurut Austin Ranney, budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.

Seperti dikatakan oleh Almond bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud dari pernyataan ini menurut Ranney, adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis, bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik. Sebagai suatu lingkungan psikologis, maka komponen-komponen berisikan unsur-unsur psikis dalam diri masyarakat yang terkategori menjadi beberapa unsur.

Menurut Ranney, terdapat dua komponen utama dari budaya politik, yaitu orientasi kognitif (cognitive orientations) dan orientasi afektif (affective oreintatations). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih komprehensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen obyek politik sebagai berikut:

  1. Orientasi kognitif  yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
  2. Orientasi afektif  yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor dan pe-nampilannya.
  3. Orientasi evaluative  yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Di dalam realitas kehidupan ketiga komponen ini tidak terpisah-pisah secara tegas. Adanya perbedaan tingkat pemahaman tentang perkembangan masyarakay pada setiap individu menyebabkan ketiga komponen tersebut saling terkait atau sekurang-kurangnya saling terkait. Untuk dapat membentuk suatu penilaian terhadap seorang pemimpin, seorang warga Negara harus mempunyai pengetahuan yang memadai tentang si pemimpin. Dan pengetahuan itu sudah dipengaruhi oleh perasaannya sendiri. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengetahuan berpengaruh pada system politik secara keseluruhan (Suharno, 2004: 91).

Budaya politik suatu masyarakat berkembang dan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat dipenuhi oleh interaksi antar orientasi dan antar nilai.interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak-kontak di antara budaya politik bangsa. Proses ini kita kenal dengan sosialisasi politik yaitu suatu proses dimana anggota masyarakat mengalami, menyerap,dan menghayati nilai-nilai politik yang ada disekitarnya. Jadi antara budaya politik dan sosialisasi politik bersifat saling mempengaruhi. Pertumbuhan dan perkembangan politik merupakan output sosialisasi politik dan dapat pula berfungsi sebagai input proses sosialisasi politik (Suharno, 2004: 94).

Sosialisasi politik didefinisikan oleh Ramlan Surbakti (2007: 117) sebagai proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik inilah para nggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.Nilai-nilai politik yang disosialisasikan adalah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan metode penyampaiannyadapat dilakukan dengan pendidikan politik dan indoktrinasi politik (Cholisin dkk, 2007: 113).

(more…)

Demokrasi dan Warga Negara

Posted: May 28, 2012 in Makalah, Politik

BAB I

PENDAHULUAN

I.                   Latar Belakang

Demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau the government by the people (Miriam Budiarjo, 2008: 105). Jadi, kekuasaan ada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun perwakilan. Penggunakan sistem politik demokrasi oleh suatu negara tentunya melihat dari prinsip-prinsip yang dimiliki demokrasi itu sendiri. Prinsip-prinsip itu menjadi dasar acuan untuk kehidupan antar lembaga pemerintah, pemerintah dengan warga negara, serta antar warga negara.

Prinsip demokrasi yang mengusung kebebasan warga negara memberikan hak yang luas kepada warga negara, seperti hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Dengan diakuinya hak warga negara akan menentukan peran warga negara sendiri. Dengan hak tersebut maka warga negara dapat menggunakan haknya untuk berperan dalam negara. Peran apa saja yang dilakukan warga negara kembali lagi pada hak-hak yang diberikan oleh UUD negara.

 II.                Rumusan Masalah

  1. Apakah prinsip demokrasi dan jaminan hak warga negara menurut UUD amandemen?
  2. Bagaimanakah perkembangan demokrasi di Indonesia?
  3. Apakah peran warga negara dalam kehidupan?
  4. Seperti apakah warga negara yang baik?


III.             Tujuan

  1. Mengetahui prinsip demokrasi serta jaminan hak warga negara menurut UUD amandemen
  2. Mengetahui perkembangan demokrasi di Indonesia
  3. Mengetahui peran warga negara dalam kehidupan
  4. Mengetahui tentang warga negara yang baik

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Prinsip Demokrasi dan Jaminan Hak Warga Negara menurut UUD Amandemen

Demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena mengandung prinsip-prinsip yang digunakan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Dengan kata lain, demokrasi dipandang penting sebagai alat yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebaikan bersama, atau masyarakatdan pemerintahan yang baik. Berikut beberapa prinsip demokrasi adalah:

  • keterlibatan warga Negara dalam penbuatan keputusan politik ada dua pendekatan tentang keterlibatan warga Negara yaitu teori elitis dan partisipatori.

 Pendekatan elitis adalah pembuatan kebijakan umum namun menuntut adanya kualitas tanggapan pihak penguasa dan kaum elit, hal ini dapat kita lihat pada demokrasi perwakilan. Pendekatan partisipatori adalah pembuatan kebijakan umum yang menuntut adanya keterlibetan yang lebih tinggi.

  • Persamaan diantara warga Negara.

Tingkat persamaan yang ditunjukan biasanya yaitu dibidang; politik, hokum, kesempatan, ekonomi, social dan hak.

  • Kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga Negara
  • Supremasi Hukum

Penghormatan terhadap hokum harus dikedepankan baik oleh penguasa maupun rakyat, tidak terdapat kesewenang – wenangan yang biasa dilakukan atas nama hokum, karena itu pemerintahan harus didasari oleh hokum yang berpihak pada keadilan.

  • Pemilu berkala

Pemilihan umum, selain mekanisme sebagai menentukan komposisi pemerintahan secara periodic, sesungguhnya merupakan sarana utama bagi par tisipasi politik individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, kompleks dan modern.

  • Menyelesaikan pertikaian secara damai dan sukarela

Hal ini terlihat pada fungsi kompromi atau kebijakan umum dengan suara mayoritas. Atau penyelesaian berbagai pertikaian secara sukarela.

  • Menjamin terjadinya perubahan secara damai

Misalnya, dalam menghadapi berbagai persoalan sosial, iptek yang sangat pesat, dengan metode demokrasi akan mampu mengakomodasinya secara fleksibel, misal dengan memperhatikan public opinion sehingga perubahan tetap terjamin berjalan secara damai.

  • Pergantian penguasa dengan teratur

Dalam demokrasi suksesi kepemimpinan didasarkan pada pemilihan atau penunjukan oleh orang banyak dan dengan cara damai dan absah, serta dilakukan secara teratur dalam suatu periode tertentu. Kondisi yang demikian tidak akan terjamin pada suksesi kepemimpinan yang non-demokrasi, misalnya dengan caramenunjuk diri sendiri pada kerajaan atau lewat kudeta.

  • Penggunaan paksaan sedikit mungkin

Dalam pembuatan dan pelaksanaan serta penegakan keputusan politik dalam demokrasi lebih mendasarkan pada kemauan umum atau persuasif, dibandingkan dengan lewat paksaan fisik maupun non fisik.

  • Pengakuan terhadap nilai keanekaragaman

Demokrasi mengakui eksistensi dan keabsahan keanekaragaman dan pentingnya saluran terbuka dan kebebasan politik.

  • Menegakan keadilan

Demokrasi memberikan kesempatan kepada setiap individu untuk mengajukan wakilnya, hal ini mencerminkan adanya pengakuan dan jaminan terhadap unsur persamaan.

  • Memajukan ilmu pengetahuan

Dengan pengakuan dan jaminan adanya persamaan dan kebebasan bagi setiap orang untuk mengembangkan potensi pikiran, kreatifitas, daya inovasi, afektif, maka hal ini akan memberikan motivasi dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Cholisin, 2007: 86-88) (more…)

BAB I

PENDAHULUAN

1.      Latar Belakang

Sejarah filsafat politik adalah studi tentang ide-ide dan institusi-institusi yang berkembang sepanjang waktu. Ia berusaha menjelaskan pemahaman mengenai cara bagaimana manusia di sepanjang jaman membentuk dan mengimplementasikan aspirasi politik dan social mereka. Namun, filsafat politik juga merupakan suatu yang lebh dari sekedar analisis mengenai teori-teori politik masa lalu. Ia merupakan prinsip-prinsip universal yang mendasari fenomena politik dalam semua situasi historisnya (Henry J. Schmandt, 2009: 24-25).

Prinsip-prinsip filsafat politik menjadi dasar munculnya ideology politik. Ideology berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung, ideology mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Ideology yang berkembang dipengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat dimana ia berada, dan sering harus mengadakan kompromi serta perubahan-perubahan yang cukup luas (Miriam Budiardjo, 2008: 46). Contoh ideology politik misalnya demokrasi.

Ideology politik dalam masyarakat akan menimbulkan interaksi yang disebut system politik. System politik merupakan organisasi yang di dalamnya masyarakat berusaha merumuskan dan mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingan bersama. Dalam system politik, terdapat lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan, dan partai politik yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan system politik tersebut untuk merumuskan dan melaksanakannya kebijakan-kebijakannya.

Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang filsafat politik plato dan aristoteles yang mendasari munculnya ideology  dan system politik demokrasi.

 2.Rumusan Masalah

  1. bagaimanakah filsafat politik menurut plato dan aristoteles?
  2. Bagaimana filsafat politik plato dan Aristoteles berkembang menjadi ideology politik?
  3. Bagaimanakah ideology politik yang berkembang menjadi system politik?

 3. Tujuan

  1. Mengetahui filsafat politik menurut Plato dan Aristoteles
  2. Mengetahui filsafat politik plato dan Aristoteles yang berkembang menjadi ideology politik
  3. Mengetahui ideology politik yang telah berkembang menjadi system politik

BAB II

PEMBAHASAN

Isitilah “demokrasi” berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut bisaanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.

Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Berikut ini akan dijelaskan tentang filsafat politik demokrasi yang mendasari lahirnya  ideology politik demokrasi , dan diwujudkan dalam system politik demokrasi.

1.      Filsafat Politik

Sejarah teori politik berawal dari Plato, seorang filsuf Yunani yang mengemukakan teori-teorinya melalui dialog dimana Socrates merupakan teman bicaranya yang pokok. Plato mengungkapkan bahwa konsep fundamental yang menjadi dasar filsafat politiknya, yaitu: Negara adalah lembaga yang alami dan tujuan masyarakat politik adalah kebaikan bersama (Henry J. Schmandt, 2009: 59).

Dalam menjelaskan Negara adalah lembaga yang alami, Plato berpegang pada konsep Negara organic. Dia menegaskan bahwa Negara organic bukan rakyat semata yang menjadi badan politik, meski ia jelas terdiri dari para individu. Negara juga bukan orang-orang yang tinggal di wilayah geografis, meski wilayah adalah salah satu unsur Negara. Dia menegaskan bahwa harus ada ikatan yang menyatukan manusia secara bersama dalam asosiasi politik, ikatan ini adalah keadilan. “Negara, saya katakana, muncul karena kebutuhan manusia;tidak ada orang yang bisa mencukupi dirinya, tetapi semua dari kita memiliki banyak keinginan dan (karena) banyak orang dibutuhkan untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut, ada yang bertugas sebagai penolong atas yang lain, dan ketika para mitra ini berkumpul dalam satu wilayah, maka kumpulan orang-orang inilah yang disebut Negara” (Henry J. Schmandt, 2009: 61).

Tugas utama Negara, sebagaimana diimpikan Plato, adalah untuk mengarahkan kehidupan manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan. Sedangkan tujuan Negara bukanlah untuk kebaikan individu atau kelas tertentu melainkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umum (Henry J. Schmandt, 2009: 63). Sepakat dengan Plato, Aristoteles mengungkapkan bahwa Negara merupakan institusi moral yang ada untuk membantu manusia mencapai kesempurnaannya dan Negara yang benar berupaya menciptakan kesejahteraan bagi semua dan bukan hanya untuk kebaikan sekelompok saja. (more…)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

“Agama di negara Indonesia ” adalah sebuah pencarian yang belum selesai dan, mungkin, tak akan pernah selesai. Secara formal, menilik dokumen-dokumen terpenting yang menjadi dasar pembentukan negara Indonesia , agama memainkan peran yang amat penting. Pancasila yang menjadi landasan konseptual kenegaraan Indonesia dimulai dengan sila pertama “Ketuhanan yang Maha Esa”, yang dipahami sebagai “menjiwai sila-sila lainnya”. Dalam Undang-Undang Dasarnya pun, satu pasal berbicara khusus tentang agama. Fakta penting lain adalah adanya kemajemukan agama.

Kehidupan beragama tercermin dalam sikap, perilaku dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai agama yang menekankan hidup beragama, toleransi dan penghargaan atas pluralitas yang belakangan ini mengalami tantangan yang hebat sekali.

B.     Rumusan Masalah

  1. Apakah arti dan makna sila pertama pancasila?
  2. Bagaimana implementasi sila pertama pancasila?

C.    Tujuan

  1. Mengetahui arti dan makna sila pertama pancasila
  2. Mengetahui implementasi sila pertama pancasila

BAB II

PEMBAHASAN

            Manusia sebagai makhluk yang ada didunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptaNya. Pencipta itu adalah causa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Dan kehadiran manusia dipandang sebagai mahluk yang paling mulia oleh Tuhan  dengan mahluk yang lainnya.

Sesuai dengan makna Negara kebangsaan Indonesia yang berlandaskan pancasila adalah kesatuan integrasi dalam kehidupan Bangsa dan Negara maka memilki sifat kebersamaan, kkeluargaan, serta religiuitas. Dalam pengertian inilah maka Negara Indonesia pada hakikatnya adalah Negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa.

Rumusan keTuhanan yang Maha Esa sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan pancasila disila pertama adalah kekhasan dari Negara Republik Indonesia karena hal ini mengidentikan bahwa Negara Indonesia adalah bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dengan Negara dan demikian juga Negara Indonesia bukanlah Negara agama yaitu bukan Negara yang mendasari agama tertentu.

  • Arti dan Makna Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara Indonesia bisa dikatakan religious, karena menjunjung tinggi keagamaan. Hal ini tercermin dalam dasar Negara, yaitu pancasila yang tertuang dalam sila pertama. Makna Pancasila dapat diartikan sebagai berikut:

a)      Pengkuan adanya kausa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat Indonesia mayoritas mengakui bahwa adanya kausa prima, namun pandangan dan keyakinan masyarakat terhadap kausa prima itu berbeda.

b)      Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

Negara menjamin kebebasan untuk warga negaranya dalam memeluk agama dan beribadah sesuai ketentuan agamanya masing-masing. Negara tidak menharuskan warganya untuk memeluk agama tertentu apalagi memaksakan. Namun Negara Indonesia mengharuskn warganya untuk memeluk agama.

c)      Tidak memeksa warga negara untuk beragama tetapi diwajibkan memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku

Dalam kalimat ini perlu dicermati bahwa negara Indonesia tidak mengharuskan warga negaranya memeluk agama tertentu, Negara memberi kebebasan terhadap rakyatnya untuk memeluk agama apa saja namun tidak boleh memeluk agama yang belum disahkan oleh Negara. Dan memberikan kebebasan untuk beragama yang sesuai dengan keentuan ketentuan oleh agama yang dipeluk oleh masing-masing individu, karena agama merupakan keyakinan batin yang tercermin dalam hati dan tidak bisa dipaksakan oleh siapapun.

Dan kebebasan beragama dan kebebasan agama adalah  mutlak hak asazi manusia, karena langsung bersumber pada martabat manusia yang berkedudukan sebagai mahluk pribadi dan mahluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa

d)     Atheisme dilarang hidup dan berkembang di Indonesia

Indonesia tidak mengharuskan warga negaranya untuk memeluk agama, tetapi tidak memperbolehkan warga negaranya tidak beragama.  Di Negara Indonesia ntidak ada tempat untuk atheisme dan sekulerisme karena hakekatnya manusia kodratnya sebagai mahluk tuhan.

e)      Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat  dan dalam beragama.

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Negara sebagai pengawas dari kehidupan beragama yang terjadi di Indonesia.

f)       Negara memberi fasilitator bagi tumbuh berkembangnya agama dan iman warga Negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar umat beragama.

Dan dalam sila pertama ini juga, negra sebagai penengah, apabila terjadi pertentangan agama, golongan agama, antar dan inter pemeluk agama serta antar pemeluk agama.

Manusia sebagai makhluk yang ada didunia ini seperti halnya makhluk lain diciptakan oleh penciptaNya. Pencipta itu adalah causa prima yang mempunyai hubungan dengan yang diciptakannya. Manusia sebagai makhluk yang diciptakan wajib mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi laranganNya. Dalam kontek bernegara, maka dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila, dengan sendirinya dijamin memeluk kebebasan beragama masing-masing. Dengan payung Ketuhanan Yang Maha Esa itu maka bangsa Indonesia mempunyai satu asas yang dipegang teguh yaitu kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama masing-masing. Sehubungan dengan agama itu perintah dari Tuhan dan merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, maka untuk menjamin kebebasan tersebut didalam alam Pancasila seperti kita alami sekarang ini tidak ada pemaksaan beragama, atau orang dapat memeluk agama dalam suasana yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, dalam masyarakat pancasila dengan sendirinya agama dijamin berkembang dan tumbuh subur dan konsekuensinya diwajibkan adanya toleransi beragama.

Jika ditilik secara historis memang pemahaman kekuatan yang ada di luar diri manusia dan di luar alam yang ada ini atau adanya sesuatu yang bersifat adikodrati (di atas/ di luar yang kodrat) dan transenden (yang mengatasi segala sesuatu) sudah dipahami bangsa Indonesia sejak dulu. Sejak jaman nenek moyang sudah dikenal paham animesme, dinamesme sampai paham politeisme. Kekuata ini terus berkembang di dunia sampai masuk agama-agama Hindu, Budha, Islam, Nasrani ke Indonesia, sehingga kesadaran akan monoteisme dimasyarakat Indonesia semakin kuat. Oleh karena itu tepatlah rumusan sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa

 

KESIMPULAN

Dari pancasila yang sila pertama Negara Republik Indonesia adalah bukan Negara sekuler yang memisahkan agama dengan Negara dan demikian juga Negara Indonesia bukanlah Negara agama yaitu bukan Negara yang mendasari agama tertentu.

Indonesia tidak mengharuskan warganya untuk memeluk agama, karena manusia adalah kodratnya sebagai mahluk tuhan yang maha esa, dan di negra Indonesia melarang adanya atheism dan sekulerisme. Namun Negara Indonesia member kebesan kepada seluruh warganya untuk memeluk agama yang sah diIndonesia.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Rukiyati dkk. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. UNY Press.

BAB I

PENDAHULUAN

 

I.  LATAR BELAKANG

Dalam sejarah kehidupan umat Islam, sikap toleransi telah diletakkan sejak saat-saat awal Nabi Muhammad s.a.w. membangun negara Madinah. Sesaat setelah Nabi Muhammad s.a.w. hijrah ke kota Madinah, Nabi segera melihat kenyataan akan adanya pluralitas yang terdapat di kota Madinah. Plralitas yang dihadapi Nabi Muhammad s.a.w. antara lain tidak hanya karena perbedaan etnis semata, tetapi juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah tidak bersifat homogen dengan agama, disamping penduduk yang beragama Islam, terdapat pula penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani bahkan juga kau Musyrikin. Melihat pluralitas keagamaan ini Nabi Muhammad s.a.w. berinisiatif membangun kebersamaan dengan yang berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam pandangan Nurcholish Majid (1992: 195) Piagam Madinah merupaka dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama. Bahkan sesungguhnya Nabi juga membuat perjanjian tersendiri yang menjamin kebebasan dan keamanan umat Yahudi dan Kristen di mana saja, sepanjang masa (Ajat Sudrajat dkk, 2008: 142-143).

Walaupun Islam telah memiliki konsep pluralisme dan kesamaan agama, hal itu tidak berarti para muballigh atau pendeta dan sebagainya berhenti untuk mendakwahkan agamanya masing-masing. Perbedaan umat manusia, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa serta agama dan sebagainya, merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah s.w.t. Landasan dasar pemikiran ini adalah firman Allah s.w.t., Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurat 13). Segenap manusia tidak akan bisa menolak sunnatullah ini. Dengan demikian, bagi manusia, sudah selayaknya untuk mengikuti petunjuk Allah s.w.t. dalam menghadapi perbedaan-perbedaan itu.

II.    RUMUSAN MASALAH

  1. Apa arti toleransi ?
  2. Bagamana toleransi antar umat Islam dan toleransi umat Islam dengan non Muslim?
  3. Apa saja toleransi di dalam Islam?

III.    TUJUAN

  1. Mengetahui arti toleransi.
  2. Mengetahui toleransi antar umat Islam dan toleransi umat Islam dengan non Muslim
  3. Mengetahui apa saja toleransi di dalam Islam

(more…)

Negara Autokrasi Modern

Posted: May 28, 2012 in Makalah, Politik


            Negara autokrasi modern sering disebut negara dengan sistem satu partai atau partai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertian yang asli dewasa ini dapat dikatakan tidak ada, akan tetapi menjadi autokrasi modern yang hampir dikatakan mirip dengan demokrasi modern.

            Negara demokrasi modern dengan autokrasi modern tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan tentang hakekat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Auto berarti sendiri, sedangkan kratos atau kratein berarti kekuasaan. Jadi, negara autokrasi dalam artian yang murni adalah negara dimana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Zaman sekarang, negara autokrasi yang sifatnya masih murni sudah tidak ada seperti pada zaman kuno. Karena pada zaman  modern,  pada negara autokrasi tersebut disamping seorang tunggal yag memegang pemerintahan negara itu didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara tersebut. Jadi, sepintas negara autokrasi modern dan negara demokrasi hampir sama, dalam arti bahwa pada kedua negara tersebut terdapat adanya badan perwakilan. Tetapi terdapat perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsipiil,pokok.

1.      Perbedaan antara Demokrasi Modern dengan Autokrasi Modern

Sebab-sebab tedapatnya perbedaan antara badan perwakilan pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan pada negara demokrasi modern adalah :

  •  Pandangan terhadap hakekat negara

Pada negara autokrasi modern, mengemukakan pandangannya atau ajarannya atau doktrinnya, bahwa negara itu pada hakekatnya adalah merupakan suatu organisme yang dianggap sebagai sesuatu kesatuan yang mempunyai dasar-dasar hidup, serta kehidupan, dan mempunyai kepentingan sendiri, serta kepribadian sendiri.

Pada negara demokrasi modern, mengemukakan pandangannya atau ajarannya atau doktrinnya, bahwa negara itu pada hakekatnya adalah merupakan suatu kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Dalam arti bahwa individu mempunyai peranan yang pokok yang harus menentukan dan mengusahakan kebahagiaan serta kesentausaan negara.

  • Pandangan terhadap tujuan negara

Dalam sistem autokrasi, tujuan negara adalah menghimpun kekuasaan sebesar-besarnya pada negara. Dalam sistem demokrasi, tujuan negara adalah untuk mengusahakan serta menyelenggarakan kebahagiaan serta kesejahteraan rakyatnya.

Perbedaan antara badan perwakilan rakyat pada negara autokrasi modern dengan badan perwakilan rakyat pada demokasi modern terletak pada :

   a.  Cara pengangkatan atau pemilihan dari anggota-anggota badan perwakilan rakyat tersebut

 Pada negara autokrasi modern ini misalnya pada negara-negara fascist, pemilihan atau pengangkatan daripada anggota-anggota badan perwakilan rakyat itu dimulai dari pengajuan calon-calon sementara oleh kesatuan-kesatuan sosial yang ada dalam negara itu, yang telah diakui secara syah oleh negara.

Sedang pada negara-negara demokrasi modern, pemilihan atau pengangkatan anggota badan perwakilan rakyat, rakyat mempunyai peranan yang penting, oleh karena ikut memilih secara langsung siapa yang akan terpilih duduk di kursi badan perwakilan rakyat.

  (more…)

Tujuan Negara Era Klasik

Posted: May 28, 2012 in Makalah, Politik

BAB I

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Tidak ada suatu negara pun yang tidak memiliki tujuan. Tujuan negara sangat beragam. Tiap penguasa dapat saja mengemukakannya. Para sarjana ada yang mengemukakan tujuan negara dihubungkan dengan tujuan akhir dari manusia dan ada pula yang menghubungkannya dengan kekuasaan (Abu Daud Busroh,1989:49).

Pentingnya pembicaraan tentang tujuan negara ini terutama berhubungan dengan bentuk negara, susunan negara, organ-organ negara, atau badan-badan negara yang harus diadaka, fugsi dan tugas dari organ-organ tersebut, serta hubungan antara organ yang satu dengan yang lain yang selalu harus disesuaikan dengan tujuan negara.

Lagipula dengan mengetahui tujuan negara, kita dapat menjawab soal legitimasi kekuasaan, yaitu kekuasaan dari oranisasi negara, juga dapat mengetahui sifat dari organisasi negara. Karena semua itu harus sesuai dengan tujuan negara. Padahal tentang tujuan negara ini ada banyak sekali yang diajukan atau diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh para pemikir tentang negara dan hukum. Maka sebagai akibatnya juga terdapat bermacam-macam pendapa tentang soal-soal kenegaraan (Soehino,2005:147).

Tetapi kita harus ingat bahwa tidak ada seorang sarjana ahli pemikir tentang negara dan hukum yang dapat merumuskan dengan tepat tentang ujuan negara. Jadi mereka hanya menyebutkan secara umum dan bersifat samar-samar.

 

II.  RUMUSAN MASALAH

  1. Apakah tujuan negara di era klasik?
  2. Apakah tujuan negara di abad-19?

III. TUJUAN

  1. Mengetahui tujuan negara di era klasik
  2. Mengetahui tujuan negara di abad-19

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

Negara yang telah didrikan atau telah berdiri sudah barang tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Namun, ternyata untuk menguraikan tujuan negara itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Hal ini disebabkan adanya teori tujuan negara yang berbeda-beda yang telah diajukan oleh beberapa sarjana.Mengingat tujuan mereka dari sudut berbeda-beda. Berikut adalah tujuan negara di era klasik dan abad 19 :

I.   ERA KLASIK

     A.  Socrates

Semua manusia menginginkan kehidupan aman, tentram, dan lepas dari gangguan yang memusnahkan harkat manusia. Kala itu orang-orang yang mendambakan ketentraman menuju bukit dan membangun benteng, serta mereka berkumpul disana menjadi kelompok. Kelompok inilah yang oleh Socrates dinamakan polis (satu kota saja). Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam Polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tapi juga tentang kepribadian orang-orang disekitarnya. Socrates menganggap polis identik degan masyarakat dan masyarakat identik dengan negara (Abu Daud Busroh, 1989:20-21).

Socrates mengatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam Polis itu, tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Rakyatnya harus menaati undang-undang tersebut. (Soehino, 1998:14-15).

Sistem pemerintahan negara bersifat demokratis yang langsung. Rakyat ikut secara langsung menentukan kebijaksanaan pemerintahan negara. Hal ini dapat dilakukan karena negara saat itu hanya merupakan suatu kota kecil, rakyat hanya sedikit, kepentingan rakyat belum banyak (Soehino, 1980:15).

(more…)

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan bagi suatu bangsa harus di prioritaskan. Sebab kualitas pendidikan sangat penting artinya, karena hanya manusia yang berkualitas saja yang mampu bertahan hidup di masa depan. Manusia yang dapat bergumul dalam masa di mana dunia semakin sengit tingkat kompetisinya adalah manusia yang berkualitas. Manusia yang demikianlah yang diharapkan dapat bersama-sama manusia yang lain turut berpartisipasi dalam percaturan dunia yang senantiasa berubah dan penuh teka-teki.

Untuk menciptakan manusia yang berkualitas bisa dilakukan dengan menumbuhkan karakter manusia sejak dini. Salah satunya adalah menumbuhkan karakter dengan pendidikan karakter profetik. Dimana manusia mampu mengintegrasikan sifat-sifat kemanusiaannya dengan kehendak Sang Penciptanya. Dialah Sang Pembawa Risalah: Nabi (prophet). Semua orang (beragama) tahu bahwa sosok manusia yang memiliki karakter sempurna dalam kacamata manusia adalah para Nabi.

Pendidikan yang mengarahkan manusia untuk memiliki karakter seperti manusia agung layaknya Nabi tentu menjadi peta konsep yang jelas dalam membentuk manusia seutuhnya. Manusia memang tidak akan menjadi manusia layaknya seorang Nabi karena itu adalah otoritas Tuhan, akan tetapi manusia bisa “mengarahkan” dirinya seperti layaknya Nabi baik dalam kepribadiannya maupun dalam peranannya. Oleh karena itu, spirit prophetic (kenabian) harus menjadi dasar sekaligus nilai yang meresap dalam sistem pendidikan yang belum menvantumkan Nabi (prophet) sebagai contoh referensinya. Wajah Pendidikan Indonesia akan menampilkan ekspresi dengan penuh percaya diri apabila ada kejelasan ketika menunjukan jati dirinya. Jati diri itu adalah jiwa dari kepribadian manusia yang ideal sepanjang jaman yang kita sebut dengan Nabi (Prophet). Berdasarkan hal tersebut, maka makalah ini akan membahas tentang memajukan pendidikan sekolah dengan pendidikan profetik (Epi Suhaepi, http://www.dakwah-uny.com).

B.     Rumusan Masalah

  1. Apa yang dimaksud dengan pendidikan profetik?
  2. Bagaimana pendidikan karakter diterapkan?
  3. Apakah tujuan pendidikan profetik?
  4. Bagaimana strategi pengembangan pendidikan karekter profetik?
  5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pendidikan karakter?

C.    Tujuan

  1. Memahami arti pendidikan profetik
  2. Mengetahui penerapan pendidikan karekter
  3. Mengetahui tujuan pendidikan profetik
  4. Mengetahui strategi pengembangan pendidikan karekter profetik
  5. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pendidikan karakter

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian

Profetik berasal dari bahasa inggris prophetical yang mempunyai makna Kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi. Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Fir’aun, Nabi Muhammad yang membimbing kaum miskin dan budak belia melawan setiap penindasan dan ketidakadilan. Dan mempunyai tujuan untuk menuju kearah pembebasan. Dan tepat menurut Ali Syari’ati “para nabi tidak hanya mengajarkan dzikir dan do’a tetapi mereka juga datang dengan suatu ideologi pembebasan”.

Secara definitif, pendidikan profetik dapat dipahami sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik  (http://km3community.wordpress.com). (more…)