Kaidah Fiqih

Posted: May 28, 2012 in Agama, Hukum, Makalah

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Apabila kita memperhatikan sejarah Islam serta menyelidiki perjalanan dan perjuangan Rasulullah SAW yang membawa syariat Islam untuk dikembangkan di tengah-tengah masyarakat dunia, guna menyusun dan mengatur amal usaha, ibadah dan muamalah, Beliau mensyariatkan aneka rupa hukum yang dibahas oleh ilmu fikih, yaitu: “ ilmu yang sangat besar manfaatnya, untuk menjadi pedoman bagi kita dalam segala langkah kita, baik menyangkut politik ekonomi dan social”.

Ilmu fikih merupakan sutu kumplan ilmu yang sangat luas pembahasanya, yang mengumpulkan berbagai macam jenis Hukum Islam dan bermacam aturan-aturan hidup untuk keperluan seseorang, golongan dan masyarakat. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat panjang sejak awal Islam hingga sekarang dengan perkembangan yang sudah sangat jauh sekali. Perkembangan-perkembangan ilmu fikih tersebut mengalami berbagai masa hingga terjadi perbedaan-perbedaan antara suatu takrif satu dengan takrif lain.

Usaha Nabi SAW itu diteruskan dengan amat sempurna oleh para sahabat besar dan kecil kemudian ulama sahabat yang meneruskan usaha Nabi SAW dalam tugas mengembangkan ilmu pengetahuan agama (Teungku, 1997 :1).

Melihat betapa pentingnya hal-hal yang kita ketahui diatas, kita tidak dapat menyangkal bahwa salah satu dari aspek ilmu-ilmu keislaman yang wajib ditegakan dengan sempurna, wajib disebarkan keseluruh lapisan masyarakat, wajib diketahui dan kita amalakan, adalah ilmu fikih Islam. Tersebarnya hukum fikih Islam diseluruh lapisan masyarakat, berlakunya segala hukum-hukumnya dalam pergaulan hidup, itulah salah satu dari syarat tegak dan berdirinya Masyarakat Islam (Teungku,1997:3). Dengan melihat hal-hal tersebut maka kita perlu membahas tentang kaidah-kaidah fikih islam.

II. Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah pengertian kaidah fikih?
  2. Apa saja macam-macam kaidah fikih?

III. Tujuan

  1. Mengetahui pengertian kaidah fikih
  2. Mengetahui macam-macam kaidah fikih

BAB II

PEMBAHASAN

 

1.      Pengertian Kaidah Fikih

Kata “kaidah” diambil dari bahasa Arab qa’idah, yang bentuk jamaknya adalah qawa’id. Kaidah berarti asas atau fondasi, baik yang bersifat kongkret, seperti kalimat qawa’id al-bait (fondasi-fondasi rumah) atau abstrak, seperti kalimat qawa’id ad-din (fondasi-fondasi agama).

Adapun kata “fikih” (fiqh), secara bahasa, berarti pemahaman, sedangkan menurut istilah diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat praktis (‘amaliyah) yang diperoleh melalui proses ijtihad. Dengan demikian, kaidah fikih dapat diartikan sebagai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad (Moh. Kurdi Fadal, 2008: 1-2).

Dr. Musthafa Ahmad bin Zarqa mengartikan kaidah fikih sebagai dasar-dasar yang bertalian dengan hukum syara’ yang bersifat mencakup (sebagian besar bagian-bagiannya) dalam bentuk teks prundang-undangan yang ringkas (singkat dan padat) yang mengandung penetapan hukum-hukum yang umum pada peristiwa yang dapat dimasukkan dalam permasalahannya.

Menurut Prof. Hasbi Ash Shiddiqi, kaidah fikih adalah kaidah-kaidah yang bersifat kully yang diambil dari dalil-dalil kully dan dari maksud-maksud syara’ menetapkan hukum (maqashidusy syar’iy) pada mukalaf serta dari memahami rahasia tasyri’ dan hikmah-hikmahnya.

Kedua pengertian diatas saling melengkapi karena pengertian pertama melihat bentuk dan isi, sedangkan pengertian kedua melihat isi dan sumber pengambilan serta perumusannya (Kamal Muchtar, 1995: 187).

2.      Kegunaan Kaidah Fikih

Berbagai ungkapan para ulama tentang kepentingan dan manfaat dari kaidah-kaidah fikih ini antara lain: “dengan kaidah-kaidah fikih kita tahu hakikat dari fikih, objek bahasan fikih, cara pengambilan fikih dan rahasia-rahasia fikih, menjadi terampil di dalam memahami fikih dan menghadirkan fikih”. “sesungguhnya kaidah-kaidah fikih itu menggambarkan nilai-nilai fikih, kabaikan dan keutamaan serta intinya. Dari bentuk dan uraian kaidah fikih nampaknya pola piker fikih Islam yang sangat luas dan mendalam dan tampak pula kekuatan filosofinya yang rasional serta kemampuannya di dalam mengumpulkan fikih dan mengembalikannya kepada akarnya”.

Hasbi al-Shiddieqy menyatakan bahwa nilai seorang fakih (ahli hokum Islam) diukur dengan dalam dan dangkalnya dalam kaidah fikih ini, karena di dalam kaidah fikih terkandung rahasia dan hikmah-hikmah fikih.

Dari uraian diatas, bisa disimpulkan kegunaan kaidah-kaidah fikih, antara lain:

  1. Dengan mengetahui kaidah-kaidah fikih kita akan mengetahui asas-asas umum fikih. Sebab, kaidah-kaidah fikih itu berkaitan dengan materi fikih yang banyak sekali jumlahnya. Dengan kaidah-kaidah fikih, kita mengetahui benang merah yang mewarnai fikih dan menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih.
  2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fikih akan lebih mudah menetapkan hokum bagi masalah-masalah yang dihadapi, yaitu dengan memasukkan masalah tadi atau menggolongkannya kepada salah satu kaidah fikih yang ada.
  3. Dengan kaidah fikih akan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk keadaan dan adat yang berlainan.
  4. Dengan menguasai kaidah-kaidah fikih, bisa memberikan jalan keluar dari berbagai perbedaan pendapat dikalangan ulama, atau setidaknya menguatkan pendapat yang lebih mendekati kepada kaidah-kaidah fikih.
  5. Orang yang mengetahui kaidah-kaidah fikih akan mengetahui rahasia-rahasia dan semangat hokum Islam (ruh al-hukm) yang tersimpul di dalam kaidah-kaidah fikih.
  6. Orang yang menguasai kaidah-kaidah fikih disamping kaidah-kaidah ushul, akan memiliki keluasan ilmu, dan hasil ijtihadnya akan lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan.

Adapun manfaat kaidah fikih adalah member kemudahan di dalam menemukan hokum –hukum untuk kasus-kasus hokum yang baru dan tidak jelas nashnya dan memungkinkan menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di berbagai kitab fikih serta memudahkan di dalam member kepastian hokum.

(A.  Djazuli, 2006: 25-26)

3.      Macam-Macam Kaidah Fikih

Kaidah fikih dianggap sangat penting, karena hukum dan beberapa persoalan dapat diikatkan dalam satu pedoman kaidah tertentu. Sehingga dapat memudahkan para pengkaji fikih untuk mengetahui ketentuan hukum dari berbagai persoalan yang bermunculan. Melalui kaidah fikih, para mufti (pemberi fatwa) misalnya, dapat memutuskan hukum dari setiap masalah yang diajukan kepadanya, meskipun tidak bersifat mutlak (Moh. Kurdi Fadal, 2008:12).

Secara rinci, kaidah fikih dibagi menjadi dua, yaitu:

a.      Meraih Kemaslahatan dan Menolak Kemafsadatan

‘Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitabnya Qawa’id al-Ahkam fi Mushalih al-Anam mengatakan bahwa seluruh syariah itu adalah maslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratannya.

Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melakukannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakannya dan ada yang makruh melaksanakannya (A. Djazuli, 2006: 27-28).

b.      Kaidah Pokok

Disebut Kaidah dasar karena banyak kaidah fikih bernaung dan dapat dikembalikan kepada kaidah ini. Kaidah dasar fikih dibagi menjadi 5, yakni

1.      Segala sesuatu tergantung pada niatnya

Kaidah ini menempati peranan pokok dalam hukum Islam. Sebab, seluruh tindakan manusia tergantung pada niat dan maksudnya.

Secara bahasa, niat berarti maksud atau tujuan. Adapun secara istilah, niat adalah sebuah maksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Niat atau tujuan seseorang dalam melakukan sesuatu sangat menentukan status hukum dari sesuatu yang dilakukannya, baik terkait dengan masalah ubudiah (ibadah), muamalat (transaksi), munakahat (pernikahan), maupun jinayat (tindak pidana) (Moh. Kurdi Fadal, 2008: 17-18).

a)      Sumber pengambilannya

Yang menjadi sumber kaidah tersebut adalah:

1)      …Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur (QS Ali Imran [3]: 145).

2)      Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi, an-Nasa’i, Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud, bahwa Rasulullah saw bersabda:

Sesungguhnya, seluruh amal perbuatan ditentukan oleh niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berniat untuk melakukan hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka nilai hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang ingin dinikahi, maka hijrahnya tergantung kepada yang ia maksudkan (Moh. Kurdi Fadal, 2008: 18).

3)      Hadist yang diriwayatkan oleh Shuhaib ra, Rasulullah bersabda:

Kapan saja seorang laki-laki mengawini seorang wanita, lalu bermaksud tidak akan memberikan maskawin sedikitpun kepadanya, matilah ia pada saat kematiannya sebagai pezina dan kapan saja seseorang membeli suatu barang dari seseorang dengan niat tidak akan membayar harganya sedikitpun, matilah ia pada saat kematiannya dalam keadaan sebagai pengkhianat (Mukhtar Yahya dkk, 1993: 489).

b)      Tujuan niat

Niat ditetapkan untuk membedakan antara ibadah dengan perbuatan yang menjadi kebiasaan. Niat juga dimaksudkan untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Dengan niat, perbuatan seseorang dapat ditentukan statusnya, apakah bernilai ibadah atau tidak. Bahkan, niatlah yang menentukan ada atau tidaknya pahala dari ibadah yang dilakukan.

Di dalam Al Qur’an, dijumpai banyak ayat yang menjelaskan pentingnya niat dalam ibadah, terutama untuk menentukan ada dan tidaknya pahala dari perbuatan yang dilakukan seseorang hamba, di antaranya adalah ayat berikut:

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (QS Al-Bayyinah [98]: 5).

 

…Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar (QS An-Nisa’ [4]: 114).

…Orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka…(QS Al-Baqarah [2]: 265)

(Moh. Kurdi Fadal, 2008: 19-20).

c)      Beberapa kaidah yang terkait dengan kaidah niat

1)      Tidak ada pahala selain dengan niat

Selama perbuatan-perbuatan itu tidak dianggap baik atau buruk jika tanpa niat dari pelakunya, maka amal itu tidak akan memperoleh pahala selama tidak diniatkan yang baik. Ketetapan semacam ini telah disepakati oleh seluruh ulama.

2)      Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya

Misalnya kekeliruan menyatakan niat dalam sholat dzuhur dengan sholat ashar menjadikan tidak sahnya amal-perbuatan yang dilakukan. Disebabkan dari perbuatan itu dituntut adanya pernyataan niat untuk membedakan ibadah yang satu dengan yang lainnya.

3)      Perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan niat tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya, maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata kelirum, berbahaya.

Misalnya, seseorang sholat jama’ah dengan niat ma’mun kepada Muhammad. Ternyata orang yang menjadi imamnya bukan Muhammad, tetapi Amin. Sholat jama’ah orang tersebut tidak sah. Sebab keimamannya telah digugurkan oleh Amin sedang niat kema’mumannya telah digugurkan oleh Muhammad, lantaran berma’mumnya dengan Amin tanpa diniatkan. Menyatakan siapa imamnya dalam sholat berjama’ah tidak disyaratkan. Tetapi yang disyaratkan ialah niatnya berjama’ah.

4)      Perbuatan yang secara keseluruhan, maupun secara terperinci tidak disyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakannya dan ternyata keliru, tidak berbahaya.

Misalnya, seseorang sholat ashardengan menyatakan niatnya sholat di masjid IAIN Sunan Kalijaga, padahal ia sholatnya di masjid Syuhada Yogyakarta. Sholat orang tersebut tidak batal, sebab niat sholatnya sudah dipenuhi dan benar sedang yang keliru adalah pernyataan tentang tempatnya. Kekeliruan tentang pernyataan tempat sholat tidak ada hubungannya dengan niat sholat baik secara garis besarnya maupun secara terperinci.

5)      Maksud lafazh itu tergantung pada niat orang yang mengatakannya

Misalnya, seorang suami memanggil istrinya yang bernama Thaliq (orang yang tertalak) atau seorang tuan pemilik budak memanggil budaknya yang bernama Hurrah (orang yang bebas), maka jika memanggilnya tersebut diniatkan untuk mentalak istrinya atau memerdekakan budaknya, tercapailah maksudnya. Tetapi kalau hanya bermaksud unutuk memanggil belaka tidak membawa akibat yang demikian (Mukhtar Yahya dkk, 1993: 492-495).

2.      Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan

Pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan yang tidak bisa dikalahkanoleh pengetahuan yang lain, sehingga keyakinan harus didahulukan atas pengetahuan lainnya. Artinya, apabila keyakinan pada saat tertentu bertentangan dengan yanglain, maka keyakinan yang harus dijadikan pedoman.

Pada dasarnya, setiap tindakan manusia harus didasarkan pada keyakinan. Namun dalam beberapa amaliah, termasuk dalam masalah ibadah, zann juga dianggap memiliki kekuatan hukum. Artinya, perbuatan yang didasarkan pada dugaan kuat (zann) masih bisa dibenarkan, meskipun tidak sampai pada tingkat keyakinan. Adapun tingkat pengetahuan yang hanya bersifat ragu-ragu, apalagi dugaan yang lemah, tidak dapat dijadikan pedoman (Moh. Kurdi Fadal, 2008: 33-34).

a)      Sumber pengambilannya

Kaidah ini bersumber dari hadist Nabi saw yang diriwayatkan oleh H. R. Muslim:

Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu diperutnya, kemudian ragu apakah telah keluar sesuatu darinya atau tidak, maka hendaknya ia tidak keluar dari masjidsehingga (benar-benar) mendengar suara atau mencium adanya bau.

Dalam hadist lain disebutkan:

Jika salah seorang diantara kalian merasa ragu dalam sholatnya, apakah ia telah melaksanakan tiga atau empat rakaat, hendaknya ia buang keraguan itu dan berpegang kepada yang ia yakini. Kemudian hendaknya ia sujud dua kali sebelum salam. (H.R. Muslim)

b)      Beberapa kaidah yang terkait dengan kaidah keyakinan dan keraguan dalam berbuat

1)      Pada dasarnya, sesuatu yang telah memiliki kepastian hukum tertentu ditetapkan sebagaimana keadaan hukum semula

Misalnya, seseorang telah merasa yakin berhadats. Tiba-tiba ia ragu apakah sudah bersuci atau belum. Dalam hal ini, ia ditetapkan berhadast seperti keadaan semula, karena ini yang sudah diyakini. Bukan keadaan suci yang diragukanitu.

2)      Barang siapa yng telahmemiliki suatu perbuatan tertentu, tetapi ragu mengenai kadar sedikit dan banyaknya, maka yang diambil adalah ukuran yang sedikit, sebab, ukuran tersebut yang diyakini.

Misalnya, atik sedang melaksanakan sholah Dzuhur. Ditengah-tengah sholat, ia ragu apakah sudah sampai empat rakaat atau masih tiga rakaat. Yang harus dijadikan pegangan oleh Atik adalah jumlah yang paling sedikit, yakni tiga rakaat. Dengan demikian, ia harus menambahnya satu rakaat lagi. Sebab yang ia yakini adalah yang tiga rakaat, sementara satu rakaat lainnya masih ia ragukan.

3)      Pada dasarnya, seseorang bebas dari tanggungan (hak dan kewajiban)

Misalnya, A mengaku bahwa B mempunyai hutang kepadanya Rp 100.000 tetapi B tidak mengakuinya. Dalam hal ini, yang dimenangkan adalah B. Sebab, pada dasarnya B terbebas dari mempunyai tanggungan kepada A, kecuali A mampu mangajukan bukti yang memperkuat pengakuannya.

4)      Hukum asal dari hal-hal yang sifatnya baru terjadi adalah tidak ada

Misalnya, Farida mengadakan kontrak kerja sama mudarabah (bagi hasil) dengan Aminah. Farida berposisi sabagai pemilik modal, sedangkan Aminah sebagai pengelola (mudarib)nya. Dikemudian hari, Farida mengaku bahwa usaha tersebut telah membuahkan keuntungan, sementara Aminah membantahnya. Dalam hal ini, yang dikuatkan adalah pernyataan Aminah setelah ia bersumpah. Sebab, pada dasarnya, keuntungan tidak ada dan belum diperoleh dalam usaha tersebut, kecuali Farida bisa membuktikan bahwa usaha yang dijalankan Aminah benar-benar telah mendapatkan keuntunga.

5)      Hukum asal dari setiap peristiwa ditentukan berdasarkan pada waktu yang paling dekat

Misalnya, selama beberapa hari, Salim berwudhu di kamar mandi rumahnya, kemudia ia melihat ada bangkai tikus dalam bak air kamar mandi tersebut. Menurut kaidah di depan, Salim tidak wajib mengulangi sholatnya. Sebab, statusnya masih diragukan apakah bangkai tikus tersebut sudah ada sejak lama atau beru ada. Tetapi, jika Salim meyakini bangkai tikus itu sudah ada sejak lama, maka Salim harus mengulangi sholatnya. Sebab, selama beberapa hari ini, ia telah berwudhu dengan air yang tidak suci.

6)      Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya

Misalnya, segala macam tumbuh-tumbuhan liar yang tidak jelas namanya, hukumnya adalah halal. Sebab, ketentuannya kembali pada hukum asal.

7)      Hukum asal bersenggama adalah haram

Dalam kaidah ini disebutkan bahwa ketentuan dasar melakukan persetubuhan dengan perempuan adalah haram. Jadi, seorang laki-laki tidak dibenarkan bersenang-senang dengan perempuan, kecuali ada sebab yang diyakini bisa menghalalkannya, yakni pernikahan. Karenanya, jika status seorang perempuan masih diragukan kehalalannya, maka seorang laki-laki tidak boleh menikahinnya. Apakah seorang laki-laki ragu apakah seorang perempuan halal baginya atau tidak, maka ketentuannya kembali pada hukum dasar, yaitu haram dinikahi.

3.      Tidak boleh terjadi suatu kemudaratan dan tidak boleh saling memudaratkan

Darar artinya perbuatan yang menimbulkan mafsadat atau tindakan yang merugikan pihak lain. Adapun dirar artinya saling membalas mudarat dengan mudarat lain yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Menurut sebagian pendapat, darar bisa diartikan sebagai bentuk tindakan yang memudaratkan pihak lain tetapi menguntungkan pihak yang melakukannya. Adapun dirar adalah tindakan yang membahayakan orang lain dan tidak menguntungkan yang melakukannya. Dengan demikian, kaidah dasar diatas menunjukkan larangan melakukan tindakan yang memudaratkan orang lain, dan larangan saling melakukan tindakan yang memudaratkan atau membahayakan satu sama lain (Moh Kurdi Fadal, 2008: 51).

a)      Sumber pengambilannya

1)      Sungguh Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang pada nenbuat kerusakan (QS Al-Qashash: 77)

2)      Hadist Nabi saw

Tidak ada bahaya dan tidak pula membahayaka (Imam Malik)

(Mukhtar Yahya dkk, 1993: 510)

b)      Beberapa kaidah yang terkait dengan kaidah kemudaratan

1)      Kemudaratan harus dihilangkan

Misalnya, siapapun yang menyebarkan aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni, harus dicegah agar tidak merusak iman masyarakat. Bentuk pencegahan bisa dilakukan dengan menghukum para pelakunya, dan mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar.

2)      Suatu bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain

Misalnya, seseorang yang susah mencari makanan tidak boleh memberikan makanan kepada kerabatnya yang juga fakir. Sebab, tindakan tersebut dapat memudaratkandirinya. Menghindarkan bahaya orang lain tidak boleh berakibat terjadinya sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri.

3)      Apa yang dibolehkan karena darurat, hendaknya dilakukan dalam ukuran sekadarnya

Artinya, tindakan pencegahan tidak boleh melebihi kadar kebutuhan yang semestinya. Misalnya, dalam kondisi yang sangat lapar sampai menghkawatirkan kondisi jiwa, seseorang boleh memakan makanan yang diharamkan. Tetapi kebolehan tersebut hanya pada ukuran secukupnya, yakni sebatas untuk mengganjal perut.

4)      Apabila terjadi pertentangan antara dua mafsadat, maka mafsadat yang paling besar harus dilindungi dengan melakukan mafsadat yang lebih kecil

Artinya, mafsadat yang paling ringan terpaksa harus dilakukan untuk menjauhi atau menolak terjadinya mafsadat yang lebih besar. Misalnya, jika ada kapal laut yang hamper tenggelam dan untuk menyelamatkannya harus mengurangi jumlah muatannya, sementara di dalam kapal tersebut terdapat harta bernyawa, seperti hewan ternak, dan harta tidak bernyawa, seperti makanan dan sebagainnya, maka dalam hal ini yang harus diutamakan adalah membuang harta tak bernyawa tersebut, sebelum membuang harta yang bernyawa (hewan ternak). Sebab, kehormatan harta bernyawa lebih besar dari pada harta tak bernyawa seperti makanan dan sejenisnya.

5)      Menolak mafsadat adalah lebih utama daripada menarik (menggapai) kemaslahatan

Perhatian syariat terhadap larangan (yang harus ditinggalkan) lebih besar daripada perintah (yang harus dilaksanakan). Dalam sebuah hadist disebutkan:

Apa yang aku larang terhadap kalian, jauhilah, dan apa yang telah aku perintahkan terhadap kalian, lakukanlah semampu kalian (H.R. Muslim)

Misalnya, minum khamar dilarang karena bahaya yang akan ditanggung lebih besar daripada manfaat yang akan diterima. Alas an ini telah ditegaskan dalam Al Qur’an;

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan perjudian. Katakanlah, pada keduannya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya…(QS Al Baqarah [2]: 219)

(Moh Kurdi Fadal, 2008: 52-59)

4.      Kesulitan dapat menarik kemudahan

Dengan kaidah ini diharapkan agar syari’at Islam dapat dilaksanakan oleh hambaNya atau mukallaf kapan saja dan dimana saja, yakni dengan memberikan kelonggaran atau keringanan disaat seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesempitan (Kamal Muchtar, 1995: 207).

a)      Sumber pengambilannya

1)      Firman Allah SWT

Allah menghendaki terhadap kalian suatu kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan terhadap kalian…(QS Al Baqarah [2]: 185)

 …dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama…(QS Al-Hajj [22]: 78)

2)      Hadist Nabi saw

Permudahlah (urusan) kalian dan jangan persulit (HR Bukhari)

Saya diutus untuk membawa agama yang lurus dan toleran (HR Ahmad)

b)      Beberapa kaidah yang terkait dengan kaidah keringanan dalam melakukan perbuatan

1)      Suatu perkara apabila sempit manjadi luas

Datangnya syari’at Islam, pada hakekatnya adalah untk menciptakan kebahagiaan bagi kehidupan manusia semenjak di dunia sampai di akherat kelak. Kaidah ini di atas memberikan arti bahwa setiap kesempitan yang dihadapi oleh seseorang atau masyarakat harus diperlonggar sedemikian rupa sehingga benar-benar akan terasa adanya kebahagiaan dengan datangnya Syari’at islam. Sedangkan mengenai kadar yang harus dipakai untuk menghilangkan kesempitan ini, Syari’at Islam telah meletakan aturan-aturannya yang dipahami dari kaidah-kaidah berikut:

2)      Keadaan darurat itu mambolehkan larangan – larangan

Para Fuqaha merumuskan kaidah ini berdasarkan firman Allah:

Tetapi barangsiapa dalm keadaan terpaksa (memakanny) sedang ia tidak menginnginkannya dan tidak pula melampaui batas,maka ia ada dosa baginya (Al baqarah [2]: 173).

Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al An’aam [6]: 145)

Sedang pengertian dari pada kaidah ini adalah apabila dalam suatu keadaan yang sangat memaksa yakni suatu keadaan yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakekatnya dilarang, maka melakukan perbiatan tersebut dibolehkan, karena apabila tidak demikian itu akan dapat menimbulkan suatu mudarat pada dirinya. Contoh seseorang kelaparan, sedang ia tidak mendapatkan makanan kecuali bangkai, maka makan bangkai itu dibolehkan bahkan diharuskan, karena jika ia tidak mau memakannya kemungkinan besar ia akan mati kelaparan. Demikian pula pada suatu daerah yang belum ada dokter wanita, maka dibolehkan bagi dokter laki-laki untuk membuka aurat pasien wanita sekedar demi pengobatan sebagai mana bunyi kaidah.

3)      Keadaan darurat itu ditentuka ukurannya menurut kadar yang dibutuhkan

Dengan kata lain ini berbunyi:

Apa yang dibolehkan karena adanya darurat diukur menurut kadar kemudaratan”.

Kaidah ini membatasi kemutlakan dari kaidah. Dimana kebolehan tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang  menimpa,maka apabila kemudaratan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang,maka kebolehan terhadap yang didasarkan atas kemudaratan ini menjadi hilang,artinya perbuatan itu kembali ke asal mulanya yakni tetap dilarang. Contoh: Kebolehan makan bangkai karena kelaparan adalah hanya sekedar untuk menghilangkan kelaparan  yang akan membawa kapada kematian, tidak boleh melebihi apa yang benar-benar  diperlukan. Demikian pula kebolehan yang diberikan kepada dokter untuk membuka aurat pasien hanya sekedar yang diperlukan untuk pengobatan itu saja sehingga bila pengobatan yang dibutuhkan telah selesai maka tidak dibenarkan lagi dokter membuka aurat pasiennya.

4)      Keterpaksaan itu tidak boleh membatalkan hak orang lain

Keterpaksaan  yang menimpa pada diri seseorang tidak dapat menjadi alasan hapusnya dosa dan menjadi sebab dimaafkan dari suatu hukuman atas pelanggaran hak orang lain atau dengan kata lain ,keterpaksaan ini tidak boleh sampai membatalkan hak orang lain. Oleh karenanya manakala seseorang dalam keadaan terpaksa sampai melanggar hak atau membatalkan hak orang lain, ia wajib mengembalikan atau mengganti hak tersebut kepada pemiliknya.seperti seseorang yang dalam keadaan kelaparan, kemudian untuk menghilangkan kelaparan tersebut, ia mengambil makanan orang lain. Karena tindakam ini, maka ia wajib mengganti atau mengembalikan makanan orang lain yang telah dimakan itu (Kamal Muchtar, 1995: 209-212).

5.      Adat/ tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum

Dalam istilah bahasa Arab, ‘adah berarti tradisi. Istilah lain dari tradisi adalah ‘urf. Kedua istilah ini secara umum memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda. Dalam pembahasan ini, ‘adah atau ‘urf dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat, diseluruh penjuru negeri atau pada suatu masyarakat tertentu yang berlangsung sejak lama.

Dari definisi tersebut, para ulama menetapkan bahwa sebuah tradisi yang bisa dijadikan pedoman hukum adalah:

  • Tradisi yang telah berjalan sejak lama yang dikenal masyarakat umum
  • Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi yang baik
  • Tidakbertentangan dengan nash Al Qur’an dan hadist Nabi saw

a)      Sumber pengambilannya

Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh (Al A’raaf:199)

Hadits Mauquf:

Apa yang dipandang oleh orang islam adalah baik,maka baik pula disisi Allah (HR. Ahmad ditahrijkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

(Kamal Muchtar, 1995: 212)

b)      Beberapa kaidah yang terkait dengan kaidah

1)      Sebuah tradisi bisa diperhitungkan apabila telah berlaku umum atau berlaku secara mayoritas

Tradisi yang sudah berjalan secara umum di tengah-tengah masyarakat dapat dibenarkan untuk terus dipertahankan. Sebaliknya, jika sebuah tradisi belum berlaku secara umum, maka tradisitersebut tidak bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Misalnya, tradisi mitoni (selamatan tujum bulanan kandungan) lumrah terjadi di daerah jawa, sehingga tradisi tersebut dapat dibenarkan terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Sebab, disamping tradisi semacam itu tidak bertentangan dengan nash, ia juga dianggap baik oleh masyarakat yang secara turun-temurun melestarikannya.

2)      Ketentuan berdasarkan tradisi sama halnya dengan ketentuan berdasarkan pernyataan yang tegas

Misalnya, tradisi sewa-menyewa rumah. Menurut tradisi di masyarakat, umumnya rumah yang hendak disewakan digunakan oleh penyewanya untuk tempat tinggal, layaknya tempat tinggal pada umumnya, bukan untuk tujuan yang lain, seperti tempat usaha dan semacamnya. Apabila terjadi perselisihan antara musta’jir (penyewa) dan mu’jir (orang yang menyewakan), maka yang dimenangkan adalah pihak yang sejalan dengan aturan tradisi. Sebab, hal ini sudah menjadi tradisi umum dan diterima di masyarakat, meskipun tidak ada kesepakatan secara langsung pada saat akad dilakukan.

3)      Sesuatu yang dikenal secara tradisi ditetapkan sama dengan ketentuan yang disyaratkan

Misalnya, di ndonesia telah lumrah digunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi jual beli atau bentuk muamalat lainnya, sehingga kekuatan hukumnya dianggap sama dengan menentukannya secara tegas dalam akad. Karenanya, apabila seseorang melakukan muamalat tertentu tetapi tidak menyebutkan bentuk mata uang yang akan digunakan, maka secara tradisi, yang dimaksudkan adalah mata uang rupiah. Sebaliknya, jika mereka bermaksud menggunakan system selain rupiah, seperti mata uang dolar, poundsterling, ringgit, atau lainnya, maka mereka harus menyebutkan hal tersebut secara langsung dalam transaksi.

4)      Tidak diingkari adanya perubahan hukum karena perubahan waktu

Maksud kaidah ini adalah bahwa hukum dapat berubah karena adanya perubahan kebiasaan dan tradisi yang terjadi di masyarakat. Apabila tradisi masyarakat melakukan sebuah tindakan hukum tertentu, kemudian kebiasaan tersebut berubah, maka hukum juga berubah sesuai dengan perubahan tradisi tersebut.

Perlu ditekankan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku pad ahukum-hukum yang dihasilkan melalui ijtihad yang dikaitkan dengan tuntutan tradisi. Adapun hukum-hukum lain yang tidak berhubungan dengan tuntutan tradisi masyarakat, seperti ketentuan hukum dari nash yang bersifat qat’i (pasti), maka ketentuan kaidah ini tidak berlaku. Misalnya, akad pernikahan harus dicatatkan di KUA di daerah masing-masing. Sebab, kondisi jaman sekarang menuntut aturan tersebut, meskipun pada jaman dulu aturan ini tidak berlaku (Moh Kurdi Fadal, 2008: 68-80).

c.       Kaidah Umum

Jika kaidah-kaidah dasar sebelumnya menjelaskan teori-teori besar hukum islam, maka kaidah umum ini mencakup beberapa teori hukum yang secara umum didasarkan pada lima kaidah dasar sebelumnya. Kaidah-kaidah ini lebih bersifat umum yang tidak terkait pada satu persoalan saja.

1)      Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain

Pengertian ijtihad dalam kaidah ini adalah suatu keputusan hukum yang ditetapkan oleh seseorang, baik sebagai hakim yang memutuskan suatu perkara, sebagai seorang mukalaf yang hendak melaksanakannya sendiri, atau sebagai seorang mujtahid. Sebuah ijtihad yang telah ditetapkan memiliki kekuatan hukum yang pasti, sehingga tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Sesuatu yang telah menjadi keputusan ijtihad pada waktu tertentu tidak bisa dihapus dengan ijtihad yang dilakukan kemudian, terutama dalam persoalan yang sama. Sebab, pada dasarnya, salah satu ijtihad tidak lebih kuat dari ijtihad ynag lain, karena keduanya sama-sama didasarkan pada keyakinan dan argument yang kuat.

Kaidah ini ditetapkan oleh para ulama berdasarkan sesuatu yang pernah terjadi di masa sahabat. Umar tidak jarang berbeda pendapat dengan Abu Bakar dalam menetapkan beberapa persoalan yang sama. Namun demikian, keputusan yang diambil Umar tidak membatalkan keputusan yang penah dimabil Abu Bakar sebelumnya. Artinya, hasil keputusan yang ditetapkan Abu Bakar tetap memiliki kekuatan hukum, meskipun Umar memberikan keputusan yang berbeda pada saat ia menjabat sebagai khalifah. Masing-masing keputusan tersebut diberlakukan sesuai dengan periodenya. Sebab, pertimbangan kemaslahatan pada masa Abu Bakar berbeda dengan pertimbangan kemaslahatan pada periode Umar bin Khatab

Contohnya, seseorang sedang binggung mengenai arah kiblat ketika hendak melaksanakan sholat, dan ia berijtihad pada satu arah tertentu. Namun pada rakaat kedua, keyakinannya berubah pada arah yang lain, dan ia pun menghadap kea rah yang sesuai dengan keyakinannya yang baru tersebut. Dalam hal ini, keyakinan yang kedua tidak dapat membatalkan keyakinan yang pertama. Artinya, sholat tetap sah dan bisa dilanjutkan dengan ijtihad yang berbeda tersebut. Bahkan, meskipun dalam setiap rakaat ia menghadap kea rah yang berbeda, sholatnya tetap dianggap sah (Moh Kurdi Fadal, 2008: 81-83)

2)      Apabila berkumpul (bercampur) antara sesuatu yang halal dan yang haram, maka pada umumnya yang dimenangkan adalah yang haram

Kaidah ini ditetapkan atas dasar kehati-hatian dalam agama terkait dengan persoalan halal dan haram: yang haram harus ditinggalkan dan yang halal boleh dilakukan.

Contohnya: jika daging kambing hasil sembelihan secara syar’I bercampur dengan daging kambing yang disembelih tidak dengan cara islami, maka semua daging kambing tersebut tidak boleh dimakan, karena unsure keharamannya yang dimenangkan (Moh Kurdi Fadal, 2008: 84-87)

3)      Suci dari Hadas tidak ada batas waktu

Maksud kaidah ini adalah apabila seseorang telah suci dari hadas besar dan atau hadas kecil, maka ia tetap dalam keadaan suci sampai ia yakin batalnya baik dari hadas besar atau kecil

4)      Dalam satu jenis benda tidak wajib dua kali zakat

Kaidah ini berhubungan dengan prinsip keadilan. Apabila seorang pedagang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, maka yang dizakatinya adalah dari harta perdagangan. Demikian pula seorang petani yang telah memenuhi syarat zakat, maka zakatnya dari harta pertanian; seorang karyawan zakatnya dari penghasilan atau gajinya. Tetapi jika seorang pedagang dan memiliki perkebunan luas serta memiliki syarat-syarat wajib zakat, maka wajib menunaikan zakat dari keduanya. Karena perdagangan dan perkebunan berbeda jenisnya (zakat perdagangan dan perkebunan).

5)      Akad nikah tidak rusak dengan rusaknya mahar

Contohnya, apabila seseorang mewakilkan dalam akad nikah dengan menyebut maharnya kemudian si wakil menambah mahar tadi, misalnya dari 10 gram emas menjadi 15 gram emas, maka nikahnya tetap sah dan kepada wanita tadi diberikan mahar mitsil

6)      Wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir

Contohnya, seorang ayah yang muslim memiliki seorang anak yang beragama kafir, maka ia tidak boleh atau tidak sah menjadi wali anaknya yang kafir tadi. Wanita yang kafir tidak memiliki wali nasab (A. Djazuli, 2006: 121-125).

BAB III

KESIMPULAN

Kaidah fikih diartikan sebagai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad. Kaidah-kaidah fikih dibagi menjadi dua, yaitu kaidah dasar dan kaidah umum. Disebut Kaidah dasar karena banyak kaidah fikih bernaung dan dapat dikembalikan kepada kaidah ini. Kaidah dasar fikih dibagi menjadi 5, yakni:

  1. Segala sesuatu tergantung pada niatnya
  2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan
  3. Tidak boleh terjadi suatu kemudaratan dan tidak boleh saling memudaratkan
  4. Kesulitan dapat menarik kemudahan
  5. Adat/ tradisi (masyarakat) dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hokum

Sedangkan kaidah umum mencakup beberapa teori hukum yang secara umum didasarkan pada lima kaidah dasar sebelumnya. Kaidah-kaidah ini lebih bersifat umum yang tidak terkait pada satu persoalan saja. Misalnya:

1)      Tentang ijtihad

Sebuah ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad lain

2)      Tentang ketentuan hukum haram

Apabila berkumpul (bercampur) antara sesuatu yang halal dan yang haram, maka pada umumnya yang dimenangkan adalah yang haram


 

Daftar Pustaka

Djazuli. 2006. Kaidah-Kaidah Fikih.Jakarta: Prenada Media Group. Cetakan ketiga

Kamal Muchtar. 1995. Ushul Fiqh jilid II. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

Moh Kurdi Fadal. 2008. Kaidah-Kaidah Fikih. Jakarta: CV Artha Rivera

Mukhtar Yahya. 1993. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam Fiqh Islam. Bandung: Al Ma’arif. Cetakan ketiga.

Teungku Muhammad Hasbi.1997. Pengantar Hukum Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s